Kepala Dusun Desa Rumamis Dipecat Sepihak, Rekomendasi Camat Barusjahe Disoal

KARO - Rekomendasi Camat Barusjahe Debora Morina br Barus SH atas pemecatan atau pemberhentian sepihak terhadap dua Kepala Dusun (Kadus) Desa Rumamis, Kecamatan Barusjahe, Kabupaten Karo dipersoalkan.

Pasalnya, surat rekomendasi pemberhentian Jaminton Tarigan Spd dan Edy Tarigan sebagai Kadus yang ditanda-tangani Sekretaris Camat (Sekcam) Rion Ginting SE, dituding tidak sesuai dengan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Karo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.

Baca juga: Ahmad Doli Kurnia Ungkap Tiga Isu Krusial Dalam Pembahasan Panja RUU Provinsi Papua Barat Daya

Menanggapi hal tersebut, Sekcam Barusjahe Rion Ginting SE ketika dikonfirmasi sejumlah wartawan, Senin (05/06/2023) di ruang kerjanya mengatakan, pemberhentian dua orang kadus Desa Rumamis dikarenakan jarang masuk kantor atau sering absen.

"Alasan diberhentikan karena mereka jarang masuk kantor kepala desa. Kepala desa dalam surat permohonan pemberhentian yang meminta rekomendasi ke camat, telah melampirkan daftar hadir, " ujarnya.

Baca juga: Uji Calon Anggota BPK, Ela Nuryamah Pertanyakan Ide Merger BPK, BPKP, dan Inspektorat

Ketika disinggung tentang kelengkapan berkas administrasi saat pendaftaran atau perekrutan kadus hingga terbit surat keputusan (SK) pengangkatan. 

Sekcam menyebut tidak tahu mengenai hal tersebut, dengan alasan belum lama bertugas di Kantor Camat Barusjahe. Padahal ia dilantik Bupati Karo pada Jumat (13/05/2022), artinya sudah ada setahun lamanya bertugas di wilayah Pemerintahan Kecamatan Barusjahe.

Baca juga: Junimart Girsang: Pj Gubernur Tak Boleh Rangkap Jabatan

*Baru beberapa bulan saya tugas disini. Meskipun begitu, sebelum mengeluarkan surat rekomendasi pemecatan terhadap kedua kepala dusun. Saya telah berkoordinasi dengan camat, " imbuhnya mengakhiri.

Sementara ditempat terpisah, Edy Tarigan yang tereliminasi menyebut telah membuat surat keberatan yang nantinya disampaikan ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), dengan tembusan ke bupati atas kesewenang - wenangan pihak kecamatan.

Baca juga: Pilkada Dipercepat jadi September 2024, Saan Mustofa Nilai KPU Tidak Konsisten

"Sampai saat ini, saya tidak pernah terima surat peringatan dari kepala desa. Setahu kami, kepala dusun atau kepala kewilayahan tidak wajib hadir setiap hari ke kantor kepala desa, " ujarnya.

Sebab sambungnya lagi, .kepala dusun bertugas hsnya  membantu kepala desa dalam pelaksanaan tugasnya. Kepala Dusun berfungsi melakukan pembinaan ketenteraman dan ketertiban.

Baca juga: Kunjungi Muspusdirla, Wapres RI : Museumnya Bagus dan Luar Biasa

"Begitu juga dengan fungsinya, kadus hanya  membantu melaksanakan upaya perlindungan masyarakat terhadap mobilitas kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah, " beber Edy.

(Anita Theresia Manua)