Rutan Kabanjahe Gelar Penyuluhan Bantuan Hukum Terhadap Warga Binaan

KARO - Secara umum, setiap orang yang tersangkut perkara berhak mendapatkan bantuan hukum.

Namun, tata cara dan syarat untuk mendapatkan bantuan hukum. Masih banyak yang belum tahu dan tidak mengerti prosedurnya.

Baca juga: Menkumham Yasonna Laoly: PPKM untuk Keselamatan Bersama

Nah, untuk memperjelas hal itu, rumah tahanan negara (Rutan) Kelas IIB Kabanjahe, Rabu (30/10-2024) menggelar penyuluhan hukum mengenai hal tersebut.

Baca juga: Nurul Arifin: RUU PDP Masih Bahas Mengenai Sanksi

Kasubsi Pelayanan Tahanan, Andry Petra Jaya Bangun S.Sos diwakili Jonhwder Depari menyampaikan, jika edukasi hukum terhadap warga binaan sangatlah penting dilakukan.

"Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran hukum, sekaligus memberikan pengetahuan mengenai hak-hak mereka dalam mendapatkan bantuan hukum, ” ujarnya membuka kata sambutan.

Baca juga: Ketua KNPI Apresiasi Polri Dalam Penetapan Tersangka Ujaran Kebencian Ferdinand

Ditengah rangkaian acara, dilakukan sesi tanya jawab antar warga binaan dan narasumber dari Lembaga Bantuan Hukum  (LBH) Yesaya 56 Tanah Karo.

Baca juga: Wujudkan Sinergitas, Lapas Permisan terima Patroli Sambang dari Polsek Nusakambangan

"Syarat-syarat dan prosedur mengajukan permohonan bantuan hukum harus diikuti. Jadi, setiap orang berhak memiliki pendampingan atau bantuan hukum selama proses peradilan, " ujarnya.

Sementara, James Tarigan seorang warga binaan menanyakan mengenai proses hukum dan langkah-langkah untuk mendapatkan bantuan hukum.

Baca juga: Lapas dan Rutan Penuh Sesak, Kemenkumham: Utamakan Kesehatan dalam Penanganan Penyalahgunaan Narkotika

“Dengan adanya penyuluhan ini, kami mulai paham tentang hak dan bagaimana cara mendapatkan bantuan hukum, ” ujarnya.

Meskipun begitu, warga binaan berharap agar kegiatan penyuluhan hukum dapat dilakukan secara berkesinambungan.

Menanggapi itu, jajaran Rutan Kabanjahe berkomitmen akan terus mengedukasi dan memberikan informasi yang bermanfaat sebagai bagian dari upaya rehabilitasi dan reintegrasi sosial.

"Karena penyuluhan hukum merupakan bagian dari program untuk mendukung hak asasi manusia. Begitu juga dengan akses keadilan bagi semua orang selaku warga negara, " pungkas Kepala Rutan (Karutan) Kabanjahe, Chandra Syahputra Tarigan SH.

Baca juga: Sosialisasi Pelaksanaan Sistem Penilaian Pembinaan Narapidana (SPPN)

Ia berharap, warga binaan dapat lebih siap menghadapi proses hukum dan paham akan posisi mereka dalam menjalani proses sistem peradilan.

(Anita Theresia Manua)