Telan Dana Ratusan Juta, Pembangunan MCK Desa Lepar Samura Dituding Tak Rasional

KARO - Pembangunan tiga unit tempat mandi, cuci dan kakus (MCK) di Desa Lepar Samura, Kecamatan Tigapanah, Kabupaten Karo yang menggunakan dana desa (DD) 2024 dituding tidak rasional atau tak masuk akal.

Pasalnya, satu unit bangunan berukuran 2, 5 x 1, 25 meter menelan biaya yang fantastis sekitar Rp.103 juta lebih. Sementara 2 bangunan lainnya yang disatukan berukuran 6 x 3, 5 meter juga menelan biaya Rp.145 juta.

Baca juga: Studi RAPID-INA Gandeng Pemangku Kebijakan untuk Mendiskusikan Penggunaan Rapid Test Antigen COVID-19

Menurut salah seorang warga setempat yang mengaku bermarga Ginting (50), Kamis (05/11-2024) menyebut jika bangunan MCK bersumber dari dana desa (DD) sangat tidak masuk akal.

Baca juga: Penanganan Medis terhadap Kesehatan Warga Binaan Lapas Permisan Nusakambangan.

"Yah, kami warga disini saja tidak dilibatkan. Pembangunan itu dikasih ke pihak ketiga. Sepengetahuanku, hanya ada tiga orang tukang yang bekerja, " ujarnya.

Sementara berdasarkan laporan yang disampaikan warga. Rencana anggaran biaya (RAB) tiga unit bangunan MCK yang menghabiskan dana ratusan juta rupiah terlalu besar. 

Baca juga: Putra Asal Kabupaten Samosir Dipercaya Menjabat GM PT ASDP Cabang Ambon, Heru Wahyono Jadi GM Danau Toba

"Coba saja kita hitung, berapa harga per meter bangunannya itu yang dibuat kepala desa. Ini patut dipertanyakan, bisa juga ada mark up harga bahan material. Karena warga desa tidak dilibatkan, " pungkasnya.

Dikatakannya, ukuran bangunan MCK prosesnya tanpa melalui musyawarah dengan warga. Tim pelaksana kegiatan (TPK) desa saja tidak diketahui.

Baca juga: Lapas Permisan Kedatangan Tim Balitbang Hukum dan HAM dalam Pengumpulan Data Layanan Kesehatan Mental

Sementara, Kepala Desa Lepar Samura, Rio Karo Sekali saat dikonfirmasi, Kamis (05/11-2024) melalui pesan singkat WhatsApp sekira pukul 17:25 WIB mengatakan anggaran bangunan MCK  yang besar dikarenakan adanya program padat karya tunai.

"Benar buk. Karna program pemerintah tentang padat karya tunai, di mana salah satunya berisi upah pekerja minimal 50?ri total pekerjaan. Jadi untuk pembangunan penganggaran jadi membengkak, " tulisnya singkat.

Baca juga: Bersama Nakes, Babinsa Selisihan Klungkung Pantau Kesehatan Lansia dan Balita

(Anita Theresia Manua)