Pembangunan MCK Yang 'Kuras' Dana Ratusan Juta di Desa Lepar Samura, Camat Tigapanah 'Cuek Bebek' 

KARO - Pembangunan tiga unit tempat mandi, cuci dan kakus (MCK) di Desa Lepar Samura, Kecamatan Tigapanah, Kabupaten Karo tahun anggaran (TA) 2024 yang 'Menguras' dana desa (DD) hingga ratusan juta rupiah tidak 'Diterge' pejabat kecamatan.

Pasalnya, Camat Tigapanah, Hasbel Karo Sekali, S.STP, M.Si yang dikonfirmasi wartawan indonesiasatu.co.id pada Selasa (05/12-2024) melalui pesan singkat WhatsApp, belum juga merespon.

Baca juga: Utut Adianto: Koordinasi Pembangunan Infrastruktur TI dan Ekosistem Digital di Sumbar Perlu Ditingkatkan

Tidak adanya respon dari Camat, tentunya menjadi bahan pertanyaan warga. Padahal 
pembangunan tiga unit bangunan Mandi, Cuci dan Kakus (MCK) yang dianggap 'Ecek-ecek' itu masuk wilayah administratif pemerintahannya.

Baca juga: Anggota DPRD Sumut, Desak Kementrian PUPR Perbaiki Jalan Amblas di Jalinsum Parapat

Sehingga warga menuding, jika oknum Camat Tigapanah diduga turut mendapat 'Fee' dari segala pembangunan komponen infrastruktur di Desa Lepar Samura.

"Kalau camatpun tidak merespon terkait pembangunan infrastrukur yang berada disetiap desa. Yahh, kita selaku warga tentunya curiga. Ada apa atau Apa ada?, " ujar Ginting (50) diamini rekannya, Senin (09/12-2024) di Kabanjahe.

Baca juga: Ridwan Bae: Komisi V Dorong Pertumbuhan Infrastruktur Tol di Sumatera

Bayangkan saja, dikatakannya lagi, tidak masuk akal jika pembangunan satu unit MCK yang ukurannya hanya 2, 5 x 1, 25 meter menghabiskan dana sekitar Rp.103 juta lebih.

"Sementara 2 bangunan lainnya yang disatukan berukuran 6 x 3, 5 meter juga menelan biaya Rp.145 juta. Ini kan sudah tak rasional lagi. Dimana pengawasan pemerintahan tingkat kecamatan?, " pungkasnya.

Baca juga: Novita Wijayanti Apresiasi Program Padat Karya Kementerian PUPR

Ia menyebut, setiap adanya pembangunan berbagai infrastruktur dan pemberdayaan di Desa Lepar Samura. Masyarakat desa tidak pernah dilibatkan oleh Kepala Desa, Rio Karo Sekali.

"Kalau memang alasan kepala desa bilang ada program padat karya tunai berisi upah pekerja minimal sekitar 50 persen dari total pekerjaan yang berakibat anggaran membengkak. Kenapa tidak disosialisasikan di Losd atau Jambur. Jangan main atau ambil keputusan sendiri, tunjukkan juga siapa TPK pembangunan MCK, " ketus Ginting mengakhiri.

Baca juga: BAKN Gelar Audiensi Terkait Cukai Minuman Berpemanis dalam Kemasan

(Anita Theresia Manua)